Perlu Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH., mewanti-wanti agar pihak terkait untuk tidak meremehkan masalah kesehatan, karena menentukan nasib bangsa ke depan, “Masalah kesehatan jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa-biasa saja, karena ini menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan,” tegas Cornelis, ketika membuka Rapat Kerja Daerah Kesehatan (Rakerdakes) Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Kamis (21/7).

Pertemuan tersebut dihadiri drg. Oscar Primadi, MPH sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, SPd. Para Direktur Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah, BPJS, IDI, dan Kepala Dinas serta Kepala RSUD Kabupaten Kota se Kalimantan Barat..

Cornelis menegaskan yang perlu dirubah adalah mental tenaga medis baik dokter maupun perawat dan bidan, supaya mental di revolusi sehingga bisa melayani pasien dengan baik. Karena di Lapangan masih ditemukan berbagai macam kejanggalan, seperti ada oknum dokter yang mengutamakan praktek daripada pelayanan rumah sakit tempat dia bekerja, dan kata Cornelis, dirinya menemukan itu sendiri hasil kunjungan kerja di salah satu Kabupaten. Ada oknum dokter yang bargaining masalah harga pengobatan. Demikian juga dengan masih adanya perawat atau bidan di rumah sakit yang masih asik ngobrol ketika jam kerja sehingga pasien terlantar.

“Penyelenggara kesehatan agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya ngobrol tidak tentu rudu. Jangan hanya yang berduit saja yang dilayani. Kasus seperti ini masih ada, bukan kata orang, seperti di Landak, bisa bargaining soal pembiayaan kebetulan saya ada waktu itu, saya sakit hati betul. Dia sekolah saya yang teken. Tapi ketika orang miskin datang terjadi transaksi, tidak prioritas kepada tugas dia. Prioritas kepada praktek.” Beber Cornelis. Sehingga, ke depan, kemampuan memenej rumah sakit harus betul-betul sesuai aturan dan dilakukan.

Demikian juga dengan pencatatan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), jangan hanya mencatat sekedarnya. Tapi betul-betul dicatat apa, sehingga ketika diklaim semua diagnosa tercatat, bila perlu dokter ahli juga dilibatkan memverifikasi BPJS sehingga singkron ketika pembayaran. “Jangan membuat RSUD tekor.” Ujar mantan Bupati Landak itu.

Disisi lain, berdasarkan standar yang dikeluarkan United Nation Development Program (UNDP) menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat rata-rata tumbuh rata-rata 1,14 pertahun pada 2015. “Terima kasih atas kerja berat anda dilapangan sehingga bisa tumbuh IPM, sementara nasional hanya 0,89. indikator ini salah satunya kesehatan,” ungkap Cornelis.

Sebagai Gubernur Kalimantan Barat,  Cornelis kurang puas dengan hasil kinerja tenaga kesehatan. Padahal dirinya selalu berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) untuk memenuhi fasilitas Rumah sakit di Kalbar. Namun ketika pelaksanaan di Lapangan masih banyak yang harus diperbaiki, padahal, periodenya menjadi Gubernur sudah hampir habis. Bayangkan saja, dari 237 Puskesmas hanya 6 Puskesmas yang terakreditasi, “Apa kerja Kepala Dinas, Apa Kerja Kepala Puskesmas. Percuma pemerintah bayar gaji, kita kerja tidak selesai. Sebelum tanggal 14 Juni 2018  Saya minta sudah selesai, Kalau memang tidak bisa bekerja, ganti, padahal inikan kementerian kesehatan saja menilainya. Dah mau habis saya jadi Gubernur, apa penyebabnya ini, apakah Pak Andi Jap (Kadis Kesehatan Provinsi Kalbar) ini terlalu baik, karena setiap kali kopi morning selalu saya ingatkan, pak Andi Jap takut, saya yang teken,” tegas Cornelis. Demikian juga dengan Rumah Sakit di Kalimantan Barat, sebanyak 43 Rumah Sakit yang ada baru mendapatkan akreditasi hanya empat. Mantan Camat Menjalin itu mengungkapkan perlunya akreditasi sebagai salah satu syarat layak atau tidak layaknya sebuah Rumah Sakit atau Puskesmas untuk melayani masyarakat.

Terkait penanganan penyakit menular di Masyarakat, Gubernur mengingatkan supaya Dinas Kesehatan segera berkoordinasi, bila perlu turun ke lapangan razia, baik penanganan HIV AIDS dan Rabies serta TBC yang masih menjadi catatan DInas Kesehatan Provinsi Kalbar. Data Dinkes seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar dr. Adny Jap, menunjukan, distribusi kasus berdasarkan tahun pelaporan sampai 2015, kasus HIV 5454, AIDS 2632, dan yang meninggal 585. Sehingga menurut Andy Jap agar kinerja KPAID di tingkatkan sebagai upaya pencegahan, karena kasus ini sudah sampai menjangkit ke ibu rumah tangga. Demikian juga kasus Tuberclosis dan Rabies yang masih perlu penanaganan serius.Demikian juga kasus Tuberculosis dan Rabies yang masih perlu penanganan serius. Pada kesempatan itu, Andy Jap menyampaikan bahwa Kalimantan pulau Kalimantan mendapat dua rumah sakit rujukan nasional, yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, untuk Kalimantan Barat RSUD Soedarso.