Gubernur Kalbar Cornelis Targetkan Tahun 2016 Kalbar Zero Asap

Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menargetkan 2016 zero asap sehingga tidak lagi mengganggu perekonomian dan transportasi di Kalimantan Barat terutama penerbangan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada Penjelasan Pasal 26 ayat 1 huruf (f) menyatakan bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama-sama yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Diminta kepada semua pemangku kepentingan baik jajaran Instansi Pemerintah/TNI/POLRI, Swasta / Dunia Usaha dan Masyarakat untuk peduli pada lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mari kita bertekat menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan harapan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Zero asap.” tegas Cornelis, ketika menjadi inspektur apel gelar pasukan operasi Bina Karuna 2016. Di Halaman Mapolda Kalbar, selasa (26/7). Apel diikuti unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Satpol PP, Pleton Desa siaga api dan pemadam kebakaran swasta.

Menurut Cornelis, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ditujukan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, para Gubernur Bupati/Walikota serta Instansi terkait lainnya bahwa betapa pentingnya tugas kita selaku aparatur Pemerintah melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya termasuk dengan Aparat Keamanan khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Pengalaman Tahun 2015 yang lalu Indonesia dilanda bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk di Kalimantan Barat sangat merugikan di bidang transportasi udara, timbulnya penyakit ISPA, sekolah diliburkan, yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah Indonesia dibebani secara psikologis dan bahkan mengarah pada kerugian secara ekonomi oleh Negara Tetangga yang menuntut ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan bencana asap dimaksud.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar menyebutkan, Penanggulangannya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan didukung oleh semua unsur termasuk aparat keamanan/POLRI dan pemberdayaan masyarakat setempat serta mewajibkan Dunia Usaha menangani hutan dan lahan terbakar Tahun 2015 yang lalu jumlah keseluruhannya 167.691 hektar, dengan rincian 74.858 hektar lahan gambut dan non-gambut (lahan mineral) sebanyak 92.833 hektar.

Inventarisasi lahan terbakar Tahun 2015 (gambut = 74.858 hektar dan non-gambut/lahan mineral = 92.833 hektar), kegiatan ini masih terus dikoordinasikan dengan Instansi terkait termasuk menunggu surat dari Dirjen Perkebunan mengenai data lahan gambut yang terbakar di lahan perkebunan;

Lebih Lanjut Orang nomor satu di Kalbar itu menjelaskan, hasil koordinasi dengan Instansi terkait bahwa di Kalbar terdapat 196 desa yang berpotensi rawan terjadi karhutla termasuk di dalamnya antara lain Desa 8 Teluk Empening, Teluk Bayur dan Teluk Bakung di Kabupaten Kubu Raya; Desa Batu Nanta di Kabupaten Melawi; Desa Akcaya I di Kabupaten Sintang; Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, Sungai Nanjung, Sungai Bakau dan Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang.

“kita semua terutama kepada Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi terkait untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menghilangkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Menko Polhukam Nomor B-80/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Tindak Lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.” Ujar Cornelis.

Selain itu lanjut mantan Bupati Landak itu, Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat segera membentuk Satgas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk NGO dan Perguruan Tinggi dalam penanganan 9 bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan upaya patroli dan pemadaman dini/mandiri.