Diungkapkan orang nomor satu di Kalimantan Barat itu, masalahnya adalah BOS petunjuknya belum jelas. Sehingga Pemerintah Provinsi minta pentunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian terkait agar ada petunjuk secara tegas dan tidak bersayap, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan jebakan batman yang bisa menyeret pihak tertentu ke ranah hukum.
“Terutama masalah monitoring, monitoring ini urusanya sangat berat semuanya diserahkan kepada gubernur. Aparat gubernur inikan terbatas dan sekolah banyak. Jika kita tidak monitoring kita juga salah,” jelasnya lagi.
Terkait monitoring itu apakah sistemnya menggunakan sampling atau seluruhnya, belum ada petunjuk teknisnya, “Jika seluruh maka kita susah,” ujar Cornelis.
“Jadi ada surat dari kementerian dan akan direvisi, dan ada sekarang bisa dicairkan,” tambah Cornelis lagi.
Terkait adanya dugaan rencana guru bila dana bantuan operasional sekolah tidak cair dalam waktu dekat, mereka tidak akan menerima siswa baru, mantan Bupati Landak itu menegaskan, wajar-wajar mereka mengancam. Supaya petunjuk itu jelas, “Saya terus terang tidak marah. Besok kita bisa kirim, tenang-tenang saja yah, pokoknya beres,’” kata Cornelis.
Seperti diberitakan, senin pagi, Ratusan guru aksi unjuk rasa secara damai di depan Kantor Gubernur Kalbar, depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Polda Kalbar, dan Kejaksaan Tinggi Kalbar, terkait belum cairnya dana bantuan operasional sekolah.
0 comments:
Post a Comment
Peringatan: berilah komentar yang sopan, komentar yang tidak sopan tidak akan kami publish!