Ketapang: Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, menegaskan agar para pejabat di Kalimantan Barat membayar pajak mobil dinas yang dipakai serta tidak
menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan diluar tersebut, "
Mobil dinas pajaknya dibayar, mobil dinas, motor dinas jangan dijadikan
taksi, kita harus memberi contoh yang baik, kita ini jadi contoh jadi
teladan, bagi masyarakat," kata Cornelis ketika memimpin Rapat Kerja
Pemerintahan di Kabupaten Ketapang, Jumat (2/10).
Menurut Cornelis, kendaraan dinas baik sepeda motor maupun mobil seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, "Untuk anak kita pun mobil dinas tidak boleh, mobil dinas itu untuk kita, untuk urusan dinas, kalau tidak dipakai ya parkir di rumah dinas," tegas Cornelis.
Pada kesempatan itu, Cornelis juga menyarankan agar camat sudah seharusnya dikasih mobil Dinas, minimal jenis avanza.
Disamping itu orang nomor satu di Kalbar juga meminta Jajajaran pemerintah supaya waspada terhadap ancaman teroris, karena Ketapang ini termasuk daerah terbuka.
Cornelis mengingatkan Kalau ada masalah dengan realisasi anggaran (APBD) bisa minta pendampingan Polri dan kejaksaan, karena kalau realisasi anggaran tidak maksimal berpengaruh pada daya ungkit ekonomi masyarakat, begitu juga negara akan rugi karena sesuatu yang harusnya dibangun tapi tidak dibangun akibat realisasi anggaran tidak optimal.
"Jalankan tugas kita sebagai pemerintah sebaik-baiknya. Kita harus siap dimarah-marah oleh rakyat karena rakyat yang menggaji kita," pungkas Cornelis.
(By. HC)
Menurut Cornelis, kendaraan dinas baik sepeda motor maupun mobil seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, "Untuk anak kita pun mobil dinas tidak boleh, mobil dinas itu untuk kita, untuk urusan dinas, kalau tidak dipakai ya parkir di rumah dinas," tegas Cornelis.
Pada kesempatan itu, Cornelis juga menyarankan agar camat sudah seharusnya dikasih mobil Dinas, minimal jenis avanza.
Disamping itu orang nomor satu di Kalbar juga meminta Jajajaran pemerintah supaya waspada terhadap ancaman teroris, karena Ketapang ini termasuk daerah terbuka.
Cornelis mengingatkan Kalau ada masalah dengan realisasi anggaran (APBD) bisa minta pendampingan Polri dan kejaksaan, karena kalau realisasi anggaran tidak maksimal berpengaruh pada daya ungkit ekonomi masyarakat, begitu juga negara akan rugi karena sesuatu yang harusnya dibangun tapi tidak dibangun akibat realisasi anggaran tidak optimal.
"Jalankan tugas kita sebagai pemerintah sebaik-baiknya. Kita harus siap dimarah-marah oleh rakyat karena rakyat yang menggaji kita," pungkas Cornelis.
(By. HC)
0 comments:
Post a Comment
Peringatan: berilah komentar yang sopan, komentar yang tidak sopan tidak akan kami publish!